Partisipasi warga Indonesia yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) untuk memberikan hak suara di wilayah kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Beijing dalam pemilu 9 April rendah, yakni hanya 17,15%.
"Dari hasil penghitungan akhir yang telah kita lakukan, memang surat suara yang dihitung baik melalui pemilihan langsung maupun pemilihan via pos rendah," kata Ketua PPLN Beijing Krihsna Adi Poetranto, di Beijing, Senin (20/4).
Hal tersebut dikemukakan Krishna Adi Poetranto menyusul telah selesainya penghitungan surat suara yang masuk via pos dari DPT yang berada di luar kota Beijing yang hasilnya digabungkan dengan surat suara yang dihitung langsung saat 9 April.
Krishna Adi mengatakan surat suara yang dihitung oleh PPLN Beijing, baik saat pemilihan langsung maupun via pos, hingga batas akhir penghitungan suara di wilayah kerjanya hanya mencapai 543 suara, sementara DPT yang dilaporkan ke KPU mencapai 3.166, sehingga masyarakat yang menggunakan hak suaranya hanya mencapai 17,15%.
Dengan demikian, tambahnya, sekitar 82,55% adalah warga Indonesia yang masuk dalam DPT tapi tidak menggunakan hak suaranya dalam pemilihan caleg.
Banyak alasan mengapa cukup banyak masyarakat Indonesia yang tidak menggunakan hak suaranya walaupun sudah masuk dalam DPT, antara lain karena yang bersangkutan sudah tidak menetap lagi di China, pindah alamat dari alamat yang tercantum dalam DPT. Kemungkinan lain adalah masyarakat tidak peduli atau tertarik ikut pemilihan caleg.
"Banyak masyarakat yang masuk dalam DPT masih menetap di Beijing atau China tapi mereka tidak mau menggunakan hak suaranya. Alasannya macam-macam seperti mereka tidak mau menggunakan hak suaranya karena tidak tahu partai atau caleg mana yang akan dipilih," katanya.
Diakui, dirinya tidak bisa memaksa setiap masyarakat yang sudah masuk dalam DPT di Beijing harus menggunakan hak suaranya dalam pemilu 9 April, karena itu adalah hak mereka untuk mau menyuarakan politiknya atau tidak. "Kami tidak bisa memaksakan kehendak masyarakat Indonesia datang ke TPS atau mengisi surat suara yang telah kita kirim untuk menyampaikan hak suaranya, karena wewenang kita tidak sejauh itu," kata Krishna.
Namun demikian, tegasnya, dirinya membantah bahwa rendahnya partisipasi masyarakat yang telag terdaftar dalam DPT ikut dalam pemilu 9 April disebabkan kinerja PPLN Beijing yang tidak optimal.
Masalahnya adalah mobilitas masyarakat Indonesia di Beijing maupun di China sangat tinggi, sehingga keberadaan mereka seringkali tidak terpantau karena kebanyakan dari mereka tidak melapor ke KBRI Beijing ketika meninggalkan China.
Untuk itu, katanya, dalam pemilihan capres mendatang pihaknya kembali akan memperbaharui DPT yang sebelumnya digunakan dalam pemilu 9 April, antara lain dengan menelepon yang bersangkutan apakah alamat yang terdaftar masih sesuai atau tidak.
Dari hasil penghitungan akhir, masyarakat Indonesia di Beijing yang memberikan hak suara hanya 390 orang (dari 1.858 DPT) disusul terbesar kedua di Shanghai 96 orang (808 DPT), di Nanjing 21 orang (84 DPT), serta di Tianjin 10 orang (98 DPT).
"Dari hasil penghitungan akhir yang telah kita lakukan, memang surat suara yang dihitung baik melalui pemilihan langsung maupun pemilihan via pos rendah," kata Ketua PPLN Beijing Krihsna Adi Poetranto, di Beijing, Senin (20/4).
Hal tersebut dikemukakan Krishna Adi Poetranto menyusul telah selesainya penghitungan surat suara yang masuk via pos dari DPT yang berada di luar kota Beijing yang hasilnya digabungkan dengan surat suara yang dihitung langsung saat 9 April.
Krishna Adi mengatakan surat suara yang dihitung oleh PPLN Beijing, baik saat pemilihan langsung maupun via pos, hingga batas akhir penghitungan suara di wilayah kerjanya hanya mencapai 543 suara, sementara DPT yang dilaporkan ke KPU mencapai 3.166, sehingga masyarakat yang menggunakan hak suaranya hanya mencapai 17,15%.
Dengan demikian, tambahnya, sekitar 82,55% adalah warga Indonesia yang masuk dalam DPT tapi tidak menggunakan hak suaranya dalam pemilihan caleg.
Banyak alasan mengapa cukup banyak masyarakat Indonesia yang tidak menggunakan hak suaranya walaupun sudah masuk dalam DPT, antara lain karena yang bersangkutan sudah tidak menetap lagi di China, pindah alamat dari alamat yang tercantum dalam DPT. Kemungkinan lain adalah masyarakat tidak peduli atau tertarik ikut pemilihan caleg.
"Banyak masyarakat yang masuk dalam DPT masih menetap di Beijing atau China tapi mereka tidak mau menggunakan hak suaranya. Alasannya macam-macam seperti mereka tidak mau menggunakan hak suaranya karena tidak tahu partai atau caleg mana yang akan dipilih," katanya.
Diakui, dirinya tidak bisa memaksa setiap masyarakat yang sudah masuk dalam DPT di Beijing harus menggunakan hak suaranya dalam pemilu 9 April, karena itu adalah hak mereka untuk mau menyuarakan politiknya atau tidak. "Kami tidak bisa memaksakan kehendak masyarakat Indonesia datang ke TPS atau mengisi surat suara yang telah kita kirim untuk menyampaikan hak suaranya, karena wewenang kita tidak sejauh itu," kata Krishna.
Namun demikian, tegasnya, dirinya membantah bahwa rendahnya partisipasi masyarakat yang telag terdaftar dalam DPT ikut dalam pemilu 9 April disebabkan kinerja PPLN Beijing yang tidak optimal.
Masalahnya adalah mobilitas masyarakat Indonesia di Beijing maupun di China sangat tinggi, sehingga keberadaan mereka seringkali tidak terpantau karena kebanyakan dari mereka tidak melapor ke KBRI Beijing ketika meninggalkan China.
Untuk itu, katanya, dalam pemilihan capres mendatang pihaknya kembali akan memperbaharui DPT yang sebelumnya digunakan dalam pemilu 9 April, antara lain dengan menelepon yang bersangkutan apakah alamat yang terdaftar masih sesuai atau tidak.
Dari hasil penghitungan akhir, masyarakat Indonesia di Beijing yang memberikan hak suara hanya 390 orang (dari 1.858 DPT) disusul terbesar kedua di Shanghai 96 orang (808 DPT), di Nanjing 21 orang (84 DPT), serta di Tianjin 10 orang (98 DPT).
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar