PPDP belum Seluruhnya Terbentuk
Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009 belum seluruhnya terbentuk hingga Minggu (19/4). Padahal, pemutahiran sudah dimulai sejak 10 April dan akan berakhir 10 Mei mendatang.
KPU Provinsi Papua termasuk di antara yang belum membentuk PPDP. "Bagaimana kami mau membentuk PPDP Pilpres sekarang. Rekapitulasi hasil Pemilu Legislatif saja belum," kata anggota KPU Papua Hasjim Sangadji ketika dihubungi Media Indonesia dari Jakarta, Minggu (19/4).
Anggota KPU Syamsulbahri mengatakan untuk memudahkan pemutahiran, agar seorang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) diangkat sebagai PPDP. "Anggota KPPS itu kan paling tidak sudah punya pengalaman. KPU sudah sepakat agar paling tidak satu orang dari anggota KPPS yang diangkat menjadi PPDP," ujarnya.
Anggota KPU membidangi pemutahiran pemilih Sri Nuryanti mengatakan pihaknya sudah memulai pemutahiran sejak 10 April lalu. "PPDP semoga sudah bisa dibentuk semua," harap peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang biasa dipanggil Yanti itu.
Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform Hadar Nafis Gumay menilai KPU harus mengubah cara kerja pemutakhiran data. "Jika Komisi hanya mengandalkan PPDP, daftar pemilih pasti tetap bermasalah. Bagaimana bisa petugas pemutakhiran disuruh mendata kalau sampai sekarang saja belum terbentuk. KPU harus melibatkan peran ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga karena merekalah yang lebih mengenal penduduk di daerahnya," katanya.
KPU, menurut Hadar harus mendesak Menteri Dalam Negeri (Mardiyanto) supaya meminta Ketua RT/RW ikut membantu. "Bantuan RT/RW merupakan kewenangan menteri," katanya.
Jumlah PPDP untuk Pilpres, menurut Hadar, bisa jadi berubah karena jumlah pemilih per TPS berubah. Pada Pemilu Legislatif, jumlah TPS sebanyak 519.920 dengan jumlah pemilih 500 orang per TPS. Setiap TPS ditangani seorang PPDP. Pada Pilpres pemilih per TPS sebabanyak 800 orang, sehingga jumlah TPS bisa lebih kecil.
Ketua KPU Denpasar, Bali Ray Misno mengatakan pihaknya sudah membentuk seluruh PPDP. "Kami melibatkan dan sebagian besar Kepala Dusun (kepala RT) yang menjadi PPDP. Kami sudah memulai PPDP sejak 10 April lalu," ujar Misno.
Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009 belum seluruhnya terbentuk hingga Minggu (19/4). Padahal, pemutahiran sudah dimulai sejak 10 April dan akan berakhir 10 Mei mendatang.
KPU Provinsi Papua termasuk di antara yang belum membentuk PPDP. "Bagaimana kami mau membentuk PPDP Pilpres sekarang. Rekapitulasi hasil Pemilu Legislatif saja belum," kata anggota KPU Papua Hasjim Sangadji ketika dihubungi Media Indonesia dari Jakarta, Minggu (19/4).
Anggota KPU Syamsulbahri mengatakan untuk memudahkan pemutahiran, agar seorang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) diangkat sebagai PPDP. "Anggota KPPS itu kan paling tidak sudah punya pengalaman. KPU sudah sepakat agar paling tidak satu orang dari anggota KPPS yang diangkat menjadi PPDP," ujarnya.
Anggota KPU membidangi pemutahiran pemilih Sri Nuryanti mengatakan pihaknya sudah memulai pemutahiran sejak 10 April lalu. "PPDP semoga sudah bisa dibentuk semua," harap peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang biasa dipanggil Yanti itu.
Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform Hadar Nafis Gumay menilai KPU harus mengubah cara kerja pemutakhiran data. "Jika Komisi hanya mengandalkan PPDP, daftar pemilih pasti tetap bermasalah. Bagaimana bisa petugas pemutakhiran disuruh mendata kalau sampai sekarang saja belum terbentuk. KPU harus melibatkan peran ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga karena merekalah yang lebih mengenal penduduk di daerahnya," katanya.
KPU, menurut Hadar harus mendesak Menteri Dalam Negeri (Mardiyanto) supaya meminta Ketua RT/RW ikut membantu. "Bantuan RT/RW merupakan kewenangan menteri," katanya.
Jumlah PPDP untuk Pilpres, menurut Hadar, bisa jadi berubah karena jumlah pemilih per TPS berubah. Pada Pemilu Legislatif, jumlah TPS sebanyak 519.920 dengan jumlah pemilih 500 orang per TPS. Setiap TPS ditangani seorang PPDP. Pada Pilpres pemilih per TPS sebabanyak 800 orang, sehingga jumlah TPS bisa lebih kecil.
Ketua KPU Denpasar, Bali Ray Misno mengatakan pihaknya sudah membentuk seluruh PPDP. "Kami melibatkan dan sebagian besar Kepala Dusun (kepala RT) yang menjadi PPDP. Kami sudah memulai PPDP sejak 10 April lalu," ujar Misno.
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar