Cari: MK Tutup Pendaftaran Gugatan Hasil Pemilu

Liputan6.com, Jakarta: Mahkamah Konstitusi atau MK, Rabu (13/5) dini hari, menutup pendaftaran gugatan hasil pemilihan umum legislatif 9 April silam. Dari hasil rekapitulasi, MK menerima 63 berkas perkara dari berbagai pengaduan. Sedangkan dari 40 partai politik yang mengadukan gugatan, satu di antaranya partai lokal Aceh dan 29 kasus dari dewan perwakilan daerah (DPD).Ketua MK Mahfud MD mengatakan, mayoritas gugatan yang disampaikan adalah kasus penghitungan surat suara di tingkat DPRD Kota dan kabupaten. MK berencana menyidangkan kasus gugatan tersebut mulai Senin pekan depan. Sementara target penyelesaiannya 30 hari kerja [baca: MK Terima Gugatan Sejumlah Parpol]

SBY Sudah Tepat Pilih Budiono Sebagai Cawapres

SBY Sudah Tepat Pilih Budiono Sebagai Cawapres

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai sudah tetap memilih Budiono sebagai pasangan Calon Wakil Presiden (Cawapres) untuk bertarung pada Pemilu Presiden Juli 2009 mendatang.

Pengamat politik, Drs Shomad SH di Jambi, Selasa mengatakan, berpasangan dengan Budiono tidak akan membuat nilai jual SBY turun untuk bertarung pada Pemilu Presiden mendatang.

"Kendati dapat ancaman dari empat partai yang akan mundur dari koalisi dengan Partai Demokrad, namun tidak akan merugikan SBY dalam politik," katanya.

Kendati deklarasi pasangan SBY-Budiono sebagai Capres dan Cawapres baru disampaikan pada 15 Mei 2009, namun kini sudah menimbulkan reaksi beragam dari petinggi partai yang ingin berkoalisi dengan Partai Demokrat.

Dipilihnya Budiono, mantan Gubernur BI pada era pemerintahan Megawati itu, mendapat tanggapan beragam dari partai yang berseberangan dengan PDIP, karena mereka beranggapan SBY telah menerima utusan dari ketua umum partai berlambang banteng itu untuk pasangannya.

Terlepas dari apakah Budiono orang Megawati atau tidak, namun pilihan SBY itu sudah sangat tepat dibanding ia memlih Cawapres dari salah satu partai yang akan berkoalisi dengan partai demokrat.

Dikhawatirkan jika SBY memilih salah seorang yang diajukan empat partai besar yang ingin berkoalisi seperti PKS, PKB, PAN dan PPP, maka akan ada kecemburuan dari yang lainnya.

Selain itu ia berpendapat dan mencontohkan, jika SBY memlih Hatta Rajasa dari PAN sebagai cawapres, maka jika mereka menang, maka untuk lima tahun ke depan SBY juga akan didikte oleh Amien Rais.

"Ancaman untuk menarik diri dari koalisi seperti yang dilontarkan PKS dinilai juga sebagai gertakan, terbukti pada Pemilu 2004 partai di bawah pimpinan Tifatul Sembiring itu juga bergabung kembali dengan Demokrat, setelah sebelumnya melakukan ancaman yang sama," kata Shomad.

Skenario Besar atau Cinta Segitiga Antashari

Apakah Antasari terseret konspirasi atau memang benar ada cinta segitiga? atau sekedar politik menjelang pemilu
Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat akan meminta keterangan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Undangan itu terkait kasus pembunuhan yang menyeret Ketua KPK nonaktif, Antasari Azhar.

Wakil Ketua Komisi Hukum, Soeripto, di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu, 6 Mei 2009, mengatakan, sedang mengumpulkan berbagai informasi terkait kasus Antasari Azhar.

"Apakah di balik kasus ini ada suatu skenario besar atau sekedar cinta segitiga. Saat ini belum bisa disimpulkan," kata politisi dari Partai Keadilan Sejahtera ini. Sekadar informasi, Komisi Hukum inilah yang memilih Antasari menjadi ketua KPK.

Untuk saat ini, mantan petinggi Badan Intelijen Negara ini tidak dapat memberikan informasi sementara yang sudah terkumpul. Soeripto akan membeberkannya besok, saat pertemuan berlangsung. "Karena berbagai dugaan yang ada harus diperkuat degan keterangan yang cukup akurat," kata dia.

Dalam kasus pembunuhan Direktur Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen, polisi telah menahan sembilan tersangka. Mereka yang ditahan termasuk Antasari Azhar, pengusaha Sigid Haryo Wibisono, dan mantan Kepala Polres Jakarta Selatan, Williard Wizar.

Diduga, penembakan ini berangkat dari cinta segitiga antara korban, Antasari, dan seorang gadis bernama Rani Juliani. Rani merupakan gadis yang berprofesi sebagai caddy di lapangan golf Modernland yang sudah dinikahi siri oleh korban Nasrudin.

KPU Pastikan tidak ada Kursi Kosong di Parlemen

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan tidak akan ada kursi kosong di DPRD di provinsi atau kabupaten/kota periode 2009-2014 mendatang. Pasalnya, parpol yang diikutnya untuk pengalokasikan kursi adalah parpol yang memenuhi syarat.
"Jika ada parpol yang tidak menyerahkan laporan dana kampanye, berarti parpol yang bersangkutan tidak memenuhi syarat. Karena itu parpol tersebut tidak akan diikutikan dalam pengalokasian kursi di dapil yang bersangkutan," kata anggota KPU Syamsulbahri di Jakarta, Selasa (5/5).
Ia mengatakan semua kursi yang ada di dapil masing-masing akan tetap habis dibagi oleh parpol yang diikutkan dalam penghitungan dan pengalokasian kursi. "Itu sudah diatur dalam peraturan KPU," kata Syamsulbahri.

Golkar-PDI Perjuangan Tentukan Capres-Cawapres Pada 3 Mei

Partai Golongan Karya dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sepakat bekerjasama untuk membentuk pemerintahan yang kuat. Namun kesepakatan tersebut belum menyentuh hal-hal rinci dan spesifik, karena membutuhkan pembahasan lebih lanjut. Tindak lanjut pertemuan Teuku Umar, untuk selanjutnya akan dibentuk tim teknis dari kedua partai, yang masing-masing beranggotakan 6 orang.
Agenda yang dibahas adalah upaya membentuk pemerintahan yang kuat. Salah satunya adalah masalah komposisi menteri. Menurut Sekretaris Jenderal Partai Golkar Soemarsono di Jakarta, Jum'at (24/4) malam, prinsip yang dianut kedua partai dalam menentukan komposisi menteri adalah proporsional dan profesional. Mengenai arah pencalonan presiden dan wakil presiden dari kedua partai, akan diputuskan pada 3 Mei nanti. Tim teknis kedua partai direncanakan akan bertemu Ahad besok atau Senin lusa

Lambat Tetapkan Hasil Pemilu, KPU Terancam Diberhentikan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan KPU daerah yang melanggar tenggat waktu penetapan hasil pemilu berpotensi diberhentikan melalui sidang dewan kehormatan (DK). Itu dikatakan Koordinator Divisi Kepemiluan dan Kebijakan Publik Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi (Sigma) Indonesia Said Salahudin di Jakarta, Jumat (24/4).
"Keterlambatan penetapan hasil pemilu di daerah menunjukkan persoalan buruknya kinerja KPU. Kinerja yang buruk itu, merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap ketentuan UU. Ini termasuk kategori pelanggaran aministrasi. Pelanggaran administrasi itu erat kaitannya dengan sanksi di hadapan dewan kehormatan. Dewan kehormatan bisa menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian KPU," kata Salahudin.
Mantan Ketua Dewan Kehormatan (DK) Jimly Ashiddiqie mengatakan kondisi pemilu sekarang ini darurat. "Terlalu banyak pelanggaran dimana–mana. Kita harus antisipasi keadaan buruk ini dan harus ada langkah-langkah yang sifatnya setengah darurat. KPU dan Bawaslu harus duduk bersama," tegasnya Jimly.
KPU, menurut Jimly, harus dievaluasi karena sudah terlalu banyak pelanggaran. "Nanti setelah penetapan hasil pemilu, mereka bisa disidangkan di DK dan sanksinya bisa diberhentikan," katanya.

PDI Perjuangan Boikot Pilpres ???

Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan membantah bahwa partai berlambang banteng putih dalam lingkaran akan memboikot Pemilihan Presiden 2009. Hanya, PDI Perjuangan memang meminta agar Komisi Pemilihan Umum menertibkan lebih dulu daftar pemilih tetap (DPT) sebelum Pilpres 2009 digelar.
Demikian ditegaskan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Pramono Anung seusai mengikuti rapat internal partai di Jakarta, Kamis (23/4). Rapat digelar pukul 13.00 WIB di Kantor Badan Pemenangan Pemilu Presiden PDI Perjuangan di Jalan Tengku Cik Ditiro, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam rapat tersebut, pengurus PDI Perjuangan membahas tiga hal.
Agenda pembahasan itu antara lain tentang persiapan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan yang akan dilaksanakan 25 April lusa. Pembahasan kedua adalah komunikasi yang secara intens terus dilakukan PDI Perjuangan dengan beberapa partai.
Pramono yang juga anggota Bappilu Presiden PDI Perjuangan, menegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak akan memboikot pilpres. Namun, partai pimpinan Megawati Sukarnoputri ini meminta persiapan DPT dan tabulasi yang bermasalah, harus diselesaikan sebelum pencanangan calon presiden dan calon wakil presiden.
Pramono menyatakan, dalam Rakernas PDI Perjuangan 25 April mendatang, partainya akan memutuskan maksimal dua nama cawapres yang akan mendampingi Mega. Hingga saat ini sudah ada beberapa partai yang sepakat bergabung dengan PDI Perjuangan, di antaranya Hati Nurani Rakyat (Hanura), Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Bintang Reformasi. Ditanya mengenai peluang koalisi dengan Partai Golongan Karya, Pramono mengatakan, hal itu masih sangat terbuka.(DSY)

Golkar-PDIP Bentuk Tim Kecil untuk Bagi Peran JK-Mega

Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sepakat untuk membentuk tim kecil untuk membahas aturan dan prinsip pokok pemerintahan yang mau dibangun.

Jusuf Kalla menyatakan Golkar dan PDIP telah sepakat membahas lebih lanjut prinsip pokok untuk membangun pemerintahan yang kuat di masa mendatang. "Kami sepakat membangun kebersamaan dan mengutamakan bangsa dan negara. Kedua hal tersebut mengalir pada tujuannya untuk membangun melalui pilpres yang akan datang," kata Kalla usai pertemuannya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kediaman Megawati di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat malam (24/4).
Menanggapi pertanyaan wartawan apakah PDIP dan Golkar sepakat untuk membagi posisi capres dan cawapres, Kalla menyatakan akan dibahas lebih lanjut. "Ini dalam tahap pembicaraan awal. Pada waktunya akan tercapai kesimpulan," elak Kalla.
Kalla menyatakan Golkar dan PDIP sepakat membahas lebih lanjut melalui tim kecil yang akan segera dibentuk.
"Nanti tim kecil membahas aturan dan prinsip pokok. Nanti kami akan bicarakan berdua hasil garapan tim. Mudah-mudahan memberi manfaat yang besar untuk pemerintahan yang kuat menghadapi Pilpres," terang Kalla.
Sedangkan Megawati Soekarnoputri terang-terangan menyatakan masih ada kendala besar bagi keduanya untuk mengusung pasangan capres-cawapres yang sama. "Proses koalisi sedang berjalan. Tapi, ada kendala karena kami dari dua partai dengan posisi yang intrinsik berbeda," tegas Mega.
Mega menceritakan, dalam kampanye pemilu legislatif beberapa waktu lalu, dia sudah memikirkan posisi cawapres yang sulit ditentukan karena semua menginginkan capres. "Saya guyon, ketika saya kampanye, semuanya maunya capres. Sangat sulit cari cawapres. Doakan saja, suatu ketika terwujud siapa yang akan jadi capres dan cawapres," tambah Mega.
Mega menyatakan PDIP akan menentukan capres-cawapres, Sabtu (25/4) besok, dalam rakernas yang dihadari seluruh DPD PDIP. Namun, Mega menegaskan, PDIP dan Golkar sepakat membangun pemerintahan yang kuat demi kemajuan bangsa dan negara.
"Selama ini kami sebagai oposisi dan Golkar di pemerintahan," ujar Mega. Mega berharap partai lain juga akan bergabung dengan PDIP dan Golkar untuk membentuk pemerintahan ke depan yang lebih baik.
Selain membahas koalisi, Mega menyatakan pembicaraan dengan Kalla juga membahas tabulasi penghitungan suara KPU yang belum selesai. "Persentase masih sangat minim. Kalau lihat jadwal yang berjalan, apakah akan terselesaikan? Ini konsekunesi logis yang dibicarakan," terang Mega.
Kalla juga menyoroti masalah kecurangan Pemilu untuk diselesaikan melalui jalur hukum.
"Kami telah memerintahkan setiap DPD untuk mencari bukti pelanggaran untuk diselesaikan melalui langkah hukum," tutur Kalla.
Sementara itu, Pramono Anung menyatakan untuk mempererat komunikasi JK-Mega. Keduanya sepakat untuk lebih sering bertemu dan saling mengirimkan makanan kesukaan masing-masing.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus segera mengambil langkah proaktif untuk segera menyelesaikan keterlambatan rekapitulasi suara di tingkat KPU di daer

Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus segera mengambil langkah proaktif untuk segera menyelesaikan keterlambatan rekapitulasi suara di tingkat KPU di daerah. Jika dibiarkan saja, akan menjadi efek domino terhadap tahapan pemilu selanjutnya.
Hal itu diungkapkan oleh mantan Ketua Pansus paket UU pemilu Ferry Mursidan Baldan kepada Media Indonesia di Jakarta, Jumat (24/4). "Saya lihat KPU melakukan pembiaran terhadap kinerja daerah. Sebenarnya KPU bisa mengambil alih hal itu, UU membolehkan," tegasnya.
Ia juga mengatakan bahwa KPU selama ini telah menganggap kerjanya selesai setelah pelaksanaan. "Permainan belum selesai, yang terberat adalah proses selanjutnya," tukas politisi Partai Golkar itu.
"Semua proses berangkaian, jika ada satu yang terlambat, akan berdampak keterlambatan terhadap proses selanjutnya," jelasnya lagi.
Kalau perlu, kata Ferry, KPU bisa saja memberhentikan sementara dan melakukan sebuah langkah untuk menyelamatkan pemilu. "Jika sampai terlambat, akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap KPU akan memuncak dan bisa berimplikasi terhadap degelegitimasi hasil pemilu," tegasnya.
Tahapan pemilu masih panjang, ujar Ferry, apabila perhitungan terlambat dan tidak bisa diumumkan pada 9 Mei mendatang, pasti memundurkan jadwal penyelesaian sengketa. "Tentunya akan berpotensi juga untuk memundurkan jadwal pilpres. Jika ini terjadi bagaimana nasib bangsa ini," cetusnya.
Jadi, menurut Ferry, kalau sampai terjadi kekisruhan akibat persoalan ini, kesalahan tidak bisa semerta-merta kesalahan dilimpahkan kepada KPU di daerah, namun KPU sebagai atasannya yang bertanggungjawab penuh.

Massa Caleg Demokrat Kepung KPU Sidrap

Diduga ada penggelembungan suara, massa seorang calon anggota legislatif Partai Demokrat berunjuk rasa di depan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Jumat (24/4). Demonstrasi ricuh.
Kericuhan pecah saat polisi berusaha menghalangi ratusan demonstran yang memaksa masuk kantor. Pengunjuk rasa merasa caleg mereka dicurangi saat penghitungan suara di panitia pemilihan kecamatan.
Massa meminta KPU Sidrap transparan dalam merekapitulasi penghitungan suara. Massa menuding ada manipulasi dan penggelembungan suara di PPK Pancarinjang yang menguntungkan salah satu caleg.
Dugaan penggelembungan suara telah dilaporkan ke panitia pengawas pemilu setempat. Kericuhan hanya sebentar. Usai berorasi, massa membubarkan diri dengan tertib

Patut Waspada, Aksi OPM Jelang Pilpres

Situasi di Papua belakangan ini cukup memrihatinkan kita. Beberapa aksi kekerasan dua bulan terakhir terjadi di antaranya penyanderaan dan perampasan senjata serta penembakan anggota Polri, peledakan bom, penusukan terhadap warga dan pembakaran Gedung Rektorat Universitas Cenderawasih (Uncen).
Kondisi ini tentunya akan menimbulkan rasa takut masyarakat Papua jika tidak segera dilakukan upaya penyelesaian. Patut kita sadari bahwa keberadaan kelompok separatis di Papua mulai sejak penyerahan Papua dari Belanda ke Indonesia (pasca KMB) mereka tidak menerima Papua masuk ke dalam wilayah NKRI.
Perkembangan selanjutnya OPM mengangkat isu pelanggaran HAM, ketidakadilan pemerintah pusat terhadap kesejahteraan rakyat Papua dan sampai saat ini OPM terus berjuang untuk lepas dari NKRI melalui kekerasan dan jalur politik luar negeri.
OPM mengembangkan jaring di kalangan masyarakat bawah di semua pelosok utamanya daerah pegunungan dengan cara persuasif sampai dengan ancaman menggunakan senjata. Hal ini dilakukan sama dengan pola-pola Separatis lainnya dalam memperoleh dukungan. Rendahnya SDM serta tingkat kesejahteraan rakyat Papua pada umumnya, dimanfaatkan OPM dalam melakukan penggalangan.
Pemilu 2009 merupakan ajang yang tepat bagi OPM untuk menunjukkan eksistensinya dengan melakukan kekerasan dan teror. Pemilu Presiden yang akan datang masih memungkinkan untuk dimanfaatkan OPM dalam melakukan hal yang sama. OPM akan terus memanfaatkan moment dalam melakukan aksi untuk memperoleh perhatian dari pihak asing, untuk itu pemerintah pusat dan daerah melalui aparatnya harus merespon dengan serius atas kejadian yang telah terjadi dan melakukan upaya antisipasi agar kejadian yang sama tidak terjadi sebelum pihak asing yang merespon.
Kita semua yakin bahwa saudara-saudara kita masyarakat Papua butuh ketenangan dan keselamatan jiwa. Melihat beberapa kejadian kekerasan dua bulan terakhir di Papua, seluruh rakyat Indonesia ikut prihatin terhadap kondisi tersebut. Keamanan di Papua mutlak dilaksanakan utamanya menjelang Pemilu Presiden yang akan datang.
Sosialisasi pentingnya pengamanan kepada seluruh masyarakat Papua harus dilakukan untuk menyamakan persepsi atas keberadaan aparat keamanan itu sendiri. Tanpa aparat pengamanan, kondisi di Papua akan terus bergejolak. Lembaga-lembaga sipil tidak dapat meredam aksi-aksi kelompok separatis yang menggunakan senjata, masyarakat Papua setiap saat akan merasa khawatir akan keselamatan jiwanya apabila tidak ada yang melindungi.

PPP Fokus Benahi Partai, Bukan Koalisi

Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) Partai Persatuan Pembangunan (MPP), Bachtiar Chamsyah mengatakan, PPP kini lebih fokus membenahi internal partai dari pada memikirkan koalisi dengan partai lain jelang pemilihan presiden (pilpres).
"Fokus utama pada pembenahan manajemen partai, koalisi belum menjadi fokus pemikiran," katanya kepada pers usai membuka acara Konferensi Regional Asean-Korea tentang 'Home Care', di Yogyakarta, Selasa (21/4).
Menurut dia, mekanisme manajemen organisasi internal partai perlu dibenahi karena terdapat beberapa keteledoran seperti jarang melakukan pertemuan untuk rapat. "Jarang rapat itu tidak baik. Pembenahan manajemen organisasi adalah hal terpenting saat ini, jangan acuh tak acuh terus," katanya.
Bachtiar menyatakan, saat ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan pembenahan manajemen internal partai, bukan karena disangkutpautkan dengan pemilu.
Ditanya soal koalisi yang kini menjadi fokus beberapa partai politik (parpol) untuk menggalang dukungan pada pemilu presiden mendatang, Bachtiar menegaskan masalah tersebut baru akan dibahas saat pertemuan bersama dewan pimpinan pusat (DPP).
Dalam berpolitik, kata dia, harus dipikirkan apa yang mungkin dicapai dengan tetap mempertahankan prinsip. "Apakah menjadi oposisi atau tidak, baru akan ditetapkan setelah pertemuan bersama DPP," katanya.

Hidayat: Urusan Koalisi Wewenang Majelis Syuro

Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nurwahid menegaskan, sikap PKS dalam pilpres mendatang apakah independen atau turut masuk kedalam barisan koalisi ditentukan oleh Majelis Syuro.
"Yang pasti masalah koalisi ini adalah wewenang Majelis Syuro," ujar Hidayat yang juga Ketua MPR itu kepada pers di Gedung DPR Jakarta, Selasa (21/4).
Beragam wacana yang digulirkan kader-kader PKS dan ada diluar Majelis Syuro, ujarnya, masih merupakan wacana pribadi dan belum bersifat resmi. Lebih lanjut Hidayat mengatakan bahwa untuk sementara ini mayoritas anggota Majelis Syuro masih berada di daerah-daerah dan dirinya belum tahu persis apa yang akan mereka suarakan.
Pada kesempatan itu, Hidayat mengatakan bahwa PKS adalah partai yang rasional dan akan berfikir realistis. Namun, ujarnya lagi, realistis bukan berarti menjadi pragmatis dan ia berkeyakinan bahwa PKS pasti akan menghormati pihak lain serta tidak akan memaksakan kehendaknya kepada pihak-pihak lain. "Tapi sekali lagi PKS adalah partai yang independen yang tidak bisa dipaksa oleh pihak-pihak lain," ujarnya.
Soal nama cawapres, Hidayat mengatakan bahwa untuk masalah itu biarkan saja Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang juga merupakan capres untuk berpikir dengan jernih serta beristiqarah sehingga ia bisa mendapatkan wacapres yang sesuai untuk melaksanakan amanat rakyat melalui Pilpres.
Sementara itu mengenai Pertemuan PKS dengan Partai Demokrat di Hotel Niko Jakarta, Senin malam (20/4), Hidayat menjelaskan pertemuan itu dilakukan antara Tim 9 Demokrat dengan Tim 5 PKS. PKS terdiri dari Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP), Ketua Dewan Syariah Partai, Ketua Fraksi, dan Ketua Majelis Syuro.
Mengenai pertemuan Majelis Syuro PKS yang akan menentukan arah koalisi dan capres yang didukung partai itu, menurut Hidayat, baru akan digelar pada 25-26 April 2009 di Hotel Sahid Jakarta. "Secara prinsip, agendanya terkait dengan evaluasi hasil pemilu dan koalisi," ujarnya.

Prediksi Capres Kotak Kosong Hampir Terbukti

Ketua DPP Partai Bulan Bintang, Yusron Ihza Mahendra mengatakan, prediksinya tentang kemungkinan adanya calon presiden (capres) 'kotak kosong' dalam pemilihan presiden mendatang hampir menjadi kenyataan.
"Prediksi saya bahwa kemungkinan muncul capres tunggal atau capres yang akan bertanding melawan 'kotak kosong' kini hampir jadi nyata," ujar Yusron yang juga Wakil Ketua Komisi I DPR RI di Jakarta, Selasa (21/4).
Menurut dia, isyarat itu muncul setelah Senin (20/4), 'Koalisi Teuku Umar' melalui juru bicaranya, Ketua Umum Hanura Wiranto meminta agar berbagai ketidakberesan pada Pemilu 9 April lalu segera diselesaikan dan kalau tidak, koalisi yang juga "dimotori" PDIP dan Partai Gerindra itu mempertimbangkan untuk tidak berpartisipasi dalam Pilpres 8 Juli 2009.
Secara teoritis, lanjut doktor ilmu politik lulusan Universitas Tsukuba, Jepang itu, memang masih ada partai besar lain seperti Partai Golkar yang bisa memajukan calon sebagai penantang capres Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.
Tetapi, menurut Yusron Ihza Mahendra, jika hal itu terjadi, maka akan menjadi sebuah 'cacat besar' dalam sejarah kehidupan kenegaraan. "Tak hanya itu, jika kalangan yang tidak puas tadi menggugat bahwa Pemilu sekarang ini melanggar HAM, terkait persoalan daftar pemilih tetap (DPT), maka urusannya pun bisa panjang dan runyam," ujarnya.

SBY Ajak Semua Pihak Berpikir Jernih

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengajak semua pihak untuk berpikir jernih menyikapi adanya sejumlah masalah dalam pemilu 9 April dan bersama-sama menyelesaikan masalah tersebut melalui lembaga yang ada.
"Saya ikuti dinamika politik dan ikuti pemberitaan. Ada yang tidak ingin ikut pilpres bila pelanggaran ini tidak diselesaikan. Ada juga yang bilang memboikot kalau urusan DPT tidak dibereskan. Suara-suara itu juga suara saya. SBY sama berpendapat agar diselesaikan," kata Yudhoyono di Jakarta, Selasa (21/4).
Ia memaparkan, pelanggaran dalam pemungutan suara baik berupa pidana maupun adminsitratif dalam pemungutan suara. Yudhoyono mendorong penyelesaian melalui lembaga yang diatur dalam undang-undang yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Konstitusi , Mahkamah Agung, Bawaslu dan panwaslu.
Yudhoyono memaparkan sejak pekan lalu, dalam kapasitasnya sebagai Presiden, sudah pernah menyampaikan pada Mendagri Mardiyanto dan menitipkan pesan pada KPU agar permasalahan DPT dapat diselesaikan dan masyarakat mendapat penjelasan yang jelas.
"Minggu lalu saya katakan, tolong yakinkan DPT ini benar. Sakit rasanya kita tidak ada niat untuk aneh-aneh kemudian dituduh curang dan main dengan DPT," katanya. "Saya punya perasaan yang lebih dari itu. Sudah saatnya Insya Allah dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa dilaksanakan pemilihan presiden kemudian semua tahu kalau proses benar tidak ada permasalahan dengan DPT," tegasnya.
Ia mengatakan saatnya para elit politik memperlihatkan pada rakyat bahwa mereka siap berkompetisi dengan baik dengan saling menghormati, menjaga kepatutan serta menjaga nilai yang baik dalam demokrasi di negeri ini. "Saya akan mengalami perasaan yang tidak enak, saya ingin kalau sudah sepakat dengan DPT untuk pilpres dengan kesiapan KPU dan kita semua, mari kita berkompertisi dengan baik. Saya pun juga ingin berkompetisi secara sehat dan fair. Bukan belum-belum hasilnya dibilang curang, tidak baik demokrasi seperti ini," katanya.
Ia juga meminta pihak yang selalu menuding adanya kecurangan untuk berhati-hati dalam menyampaikan pernyataannya. "Hati-hati jangan terlalu galak mengatakan curang, belum lama pemilu 2004 berlangsung saya punya memori yang banyak,tapi biarlah bagian dari masa lalu. Jangan banyak menguliahi soal curang dan tidak curang, saya juga punya "pengetahuan tentang beliau-beliau di masa lalu," tegasnya.
Namun demikian Yudhoyono mengajak semua pihak untuk melakukan proses pendewasaan demokrasi. "Marilah kita sambut masa depan dengan hati yang bersih,pikiran yang jernih dengan suasana membangun aturan main yang baik sehingga demokrasi makin berkualitas," katanya.

SBY Bantah Tolak JK di Pilpres

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membantah telah menolak salah satu calon wakil presiden (cawapres). Pernyataan itu membantah isu yang beredar tentang dirinya menolak ketua Umum Partai Golongan Karya Jusuf Kalla (JK) pada pertemuan, Senin (20/4) sore.
"Jadi tidak benar kalau ada isu saya bersama ini, atau saya setuju cawapres x atau SBY tidak bersetuju cawapresnya x. Belum karena isu sudah macam-macam katanya tidak setuju dengan tokoh a atau b, dua-duanya nggak benar dan dua-duanya belum karena memang partai ini masih membahas koalisinya yang akhirnya menuju ke situ," ujar SBY di komplek Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/4).
Pertemuan SBY-JK ialah penjajakan untuk membangun suatu koalisi dan pembicaraan lanjutan. Ada keinginan Golkar dan Demokrat bersama dalam koalisi bersama dengan partai lain. "Koalisi itu kita bependapat sama, baik kebersamaan di pemerintah atau kabinet maupun di parlemen atau DPR," tukasnya.
SBY juga menyatakan belum mengetahui bentuk koalisi. Pasalnya Golkar akan melakukan rapat pimpinan nasional (rapimnas) khusus, 23 April. Dan PD melakukan musyawarah nasional (Munas) 25-26 April. "Barangkali pada rapim itu atau munas ada posisi atau statement apapun yang mengarah ke koalisi itu bisa seperti itu atau bisa juga tidak dihasilkan dalam rapim atau munas," tukasnya.
Secara terpisah, anggota tim 9 Ruhut Situmpol membenarkan pertemuan SBY-JK. Dalam pertemuan itu SBY didampingi ketua umum PD Hadi Utomo. Pada kesempatan itu, PD meminta Golkar mengajukan beberapa nama menjadi cawapres bagi pendamping SBY.
"Kita utamakan (cawapres) dari Golkar karena kita ingin pemerintah yang kuat dan DPR yang kuat," ujar Ruhut.
Ia yang mengaku belum mengetahui isu JK ditolak SBY itu, berharap Golkar dapat memanfaatkan kesempatan yang ada saat ini. Namun cawapres yang diajukan bukan hanya JK. "JK itu Golkar, tapi Golkar bukan hanya JK. Banyak kader-kadernya yang bagus itu masuk," ujarnya.

Rekap Suara di KPU NTT Kembali Ditunda

Rapat pleno untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali ditunda hingga Rabu (22/4), setelah sebelumnya mengalami penundaan dari tanggal 17-19 ke tanggal 20 April.
"Penundaan itu akibat penghitungan surat suara di tingkat KPU kabupaten/kota se-NTT belum tuntas," kata juru bicara KPU Provinsi NTT, Djidon de Haan, ketika dikonfirmasi pers di Kupang, Senin (20/4).
Ia mengatakan, pihaknya tidak bisa melakukan rekapitulasi sesuai jadwal yang disampaikan melalui media massa sebelumnya, karena sebagian besar kabupaten/kota masih melakukan penghitungan. "Ada kabupaten yang sudah selesai melakukan penghitungan, tetapi masih harus mengisi sejumlah dokumen dan kemudian terbentur pada transportasi menuju ke Kupang," katanya.
Dia mengatakan, Ketua KPU Provinsi NTT, John Depa, pada Senin pagi menggelar rapat pleno, tetapi bukan pleno penghitungan suara melainkan pleno penundaan penghitungan suara dari tanggal 20 ke 22 April.
Akibat pemberitaan media massa yang mengutip keterangan dari Djidon soal rekapitulasi di KPU provinsi dimulai pada Senin pagi, banyak calon anggota legislatif (caleg) dan pengurus partai politik (Parpol) berdatangan ke sekretariat KPU NTT di Jalan Polisi Militer Kupang.
Dijelaskan, bahwa rekapitulasi penghitungan suara diundur ke hari Rabu (22/4), guna memberi waktu kepada panitia pemilihan kecamatan (PPK) di sejumlah kabupaten yang masih melakukan penghitungan untuk menuntaskan pekerjaan.
Ia menyebutkan bahwa total suara yang sudah dihitung sampai dengan hari Sabtu (18/4) baru mencapai 2,7 persen dari jumlah pemilih sebanyak 2,7 juta lebih atau sebagian besar penghituang belum tuntas terutama di tingkat PPK.
Sejumlah kendala seperti banyaknya orang yang menyampaikan protes kepada PPK padahal tidak memiliki otoritas. Mereka yang menyampaikan protes adalah saksi dari parpol, anggota Panwaslu dan PPK, bukan caleg atau tim sukses dari caleg tertentu. Akibat banyaknya protes dari warga itu, penghitungan pun berlarut-larut, selain teknik penghitungan di PPK membacakan perolehan suara semua caleg, padahal mestinya cukup membacakan perolehan suara parpol.

Partisipasi Pemilih di Beijing hanya 17,5 Persen

Partisipasi warga Indonesia yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) untuk memberikan hak suara di wilayah kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Beijing dalam pemilu 9 April rendah, yakni hanya 17,15%.
"Dari hasil penghitungan akhir yang telah kita lakukan, memang surat suara yang dihitung baik melalui pemilihan langsung maupun pemilihan via pos rendah," kata Ketua PPLN Beijing Krihsna Adi Poetranto, di Beijing, Senin (20/4).
Hal tersebut dikemukakan Krishna Adi Poetranto menyusul telah selesainya penghitungan surat suara yang masuk via pos dari DPT yang berada di luar kota Beijing yang hasilnya digabungkan dengan surat suara yang dihitung langsung saat 9 April.
Krishna Adi mengatakan surat suara yang dihitung oleh PPLN Beijing, baik saat pemilihan langsung maupun via pos, hingga batas akhir penghitungan suara di wilayah kerjanya hanya mencapai 543 suara, sementara DPT yang dilaporkan ke KPU mencapai 3.166, sehingga masyarakat yang menggunakan hak suaranya hanya mencapai 17,15%.
Dengan demikian, tambahnya, sekitar 82,55% adalah warga Indonesia yang masuk dalam DPT tapi tidak menggunakan hak suaranya dalam pemilihan caleg.
Banyak alasan mengapa cukup banyak masyarakat Indonesia yang tidak menggunakan hak suaranya walaupun sudah masuk dalam DPT, antara lain karena yang bersangkutan sudah tidak menetap lagi di China, pindah alamat dari alamat yang tercantum dalam DPT. Kemungkinan lain adalah masyarakat tidak peduli atau tertarik ikut pemilihan caleg.
"Banyak masyarakat yang masuk dalam DPT masih menetap di Beijing atau China tapi mereka tidak mau menggunakan hak suaranya. Alasannya macam-macam seperti mereka tidak mau menggunakan hak suaranya karena tidak tahu partai atau caleg mana yang akan dipilih," katanya.
Diakui, dirinya tidak bisa memaksa setiap masyarakat yang sudah masuk dalam DPT di Beijing harus menggunakan hak suaranya dalam pemilu 9 April, karena itu adalah hak mereka untuk mau menyuarakan politiknya atau tidak. "Kami tidak bisa memaksakan kehendak masyarakat Indonesia datang ke TPS atau mengisi surat suara yang telah kita kirim untuk menyampaikan hak suaranya, karena wewenang kita tidak sejauh itu," kata Krishna.
Namun demikian, tegasnya, dirinya membantah bahwa rendahnya partisipasi masyarakat yang telag terdaftar dalam DPT ikut dalam pemilu 9 April disebabkan kinerja PPLN Beijing yang tidak optimal.
Masalahnya adalah mobilitas masyarakat Indonesia di Beijing maupun di China sangat tinggi, sehingga keberadaan mereka seringkali tidak terpantau karena kebanyakan dari mereka tidak melapor ke KBRI Beijing ketika meninggalkan China.
Untuk itu, katanya, dalam pemilihan capres mendatang pihaknya kembali akan memperbaharui DPT yang sebelumnya digunakan dalam pemilu 9 April, antara lain dengan menelepon yang bersangkutan apakah alamat yang terdaftar masih sesuai atau tidak.
Dari hasil penghitungan akhir, masyarakat Indonesia di Beijing yang memberikan hak suara hanya 390 orang (dari 1.858 DPT) disusul terbesar kedua di Shanghai 96 orang (808 DPT), di Nanjing 21 orang (84 DPT), serta di Tianjin 10 orang (98 DPT).

Data Pemilih Pilpres 2009

PPDP belum Seluruhnya Terbentuk
Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009 belum seluruhnya terbentuk hingga Minggu (19/4). Padahal, pemutahiran sudah dimulai sejak 10 April dan akan berakhir 10 Mei mendatang.
KPU Provinsi Papua termasuk di antara yang belum membentuk PPDP. "Bagaimana kami mau membentuk PPDP Pilpres sekarang. Rekapitulasi hasil Pemilu Legislatif saja belum," kata anggota KPU Papua Hasjim Sangadji ketika dihubungi Media Indonesia dari Jakarta, Minggu (19/4).
Anggota KPU Syamsulbahri mengatakan untuk memudahkan pemutahiran, agar seorang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) diangkat sebagai PPDP. "Anggota KPPS itu kan paling tidak sudah punya pengalaman. KPU sudah sepakat agar paling tidak satu orang dari anggota KPPS yang diangkat menjadi PPDP," ujarnya.
Anggota KPU membidangi pemutahiran pemilih Sri Nuryanti mengatakan pihaknya sudah memulai pemutahiran sejak 10 April lalu. "PPDP semoga sudah bisa dibentuk semua," harap peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang biasa dipanggil Yanti itu.

Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform Hadar Nafis Gumay menilai KPU harus mengubah cara kerja pemutakhiran data. "Jika Komisi hanya mengandalkan PPDP, daftar pemilih pasti tetap bermasalah. Bagaimana bisa petugas pemutakhiran disuruh mendata kalau sampai sekarang saja belum terbentuk. KPU harus melibatkan peran ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga karena merekalah yang lebih mengenal penduduk di daerahnya," katanya.
KPU, menurut Hadar harus mendesak Menteri Dalam Negeri (Mardiyanto) supaya meminta Ketua RT/RW ikut membantu. "Bantuan RT/RW merupakan kewenangan menteri," katanya.
Jumlah PPDP untuk Pilpres, menurut Hadar, bisa jadi berubah karena jumlah pemilih per TPS berubah. Pada Pemilu Legislatif, jumlah TPS sebanyak 519.920 dengan jumlah pemilih 500 orang per TPS. Setiap TPS ditangani seorang PPDP. Pada Pilpres pemilih per TPS sebabanyak 800 orang, sehingga jumlah TPS bisa lebih kecil.
Ketua KPU Denpasar, Bali Ray Misno mengatakan pihaknya sudah membentuk seluruh PPDP. "Kami melibatkan dan sebagian besar Kepala Dusun (kepala RT) yang menjadi PPDP. Kami sudah memulai PPDP sejak 10 April lalu," ujar Misno.

Pilih Presiden yang Bisa Memimpin

SUARA bicaranya masih lantang dan keras meski usianya sudah menginjak 80 tahun. KH Alawi Muhammad masih menunjukkan semangat tinggi, terutama jika diajak bicara masalah sosial, ekonomi, politik dan agama.
Di tengah pro-kontra tentang hasil Pemilu legislatif 9 April 2009, pemimpin pondok pesantren Attaroqi, Desa Karongan, Sampang Madura, Jawa Timur ini tetap mencurahkan perhatian ke dunia luar meski berada di tengah para santrinya.
Tatkala ditemui wartawan di rumahnya, pekan lalu dan menanyakan tentang kesehatannya, ia mengatakan, usia boleh tua tapi semangat tak boleh lepas. Karena itu ia terus memperhatikan perkembangan yang terjadi di luar pondok pesantren.
Karena itu ia menegaskan bahwa perkembangan yang terjadi, apakah bidang politik, ekonomi dan keagamaan, apalagi aspek pembangunan yang membawa kesejahteraan pada masyarakat harus disikapi positif.
Tentang Pemilihan Presiden (Pilpres) yang akan digelar dalam waktu dekat, ia mengatakan dengan kalimat singkat, "Pilih presiden yang bisa memimpin negara," tegasnya.
Alawi juga menegaskan masyarakat Madura tidak anti perubahan dan pembangunan. Karena itu ia berharap jika proyek Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) selesai maka hendaknya dapat disikapi dengan positif.
Sebab, hal ini akan membawa manfaat bagi masyarakat Madura untuk meningkatkan kesejahteraan. Ia mengakui masih ada pembangunan di kawasan Madura terbengkalai karena berbagai sebab. Seperti Proyek Waduk Nipah.
Sebetulnya bagi masyarakat Madura , tak ada persoalan dengan proyek bendungan itu. Sebab, jika proyek itu selesai maka akan membawa peningkatan kesejahteraan bagi petani setempat.
Hanya saja, ia mengimbau agar agar korban kekerasan pada awal proyek waduk Nipah ini dimulai (1993) -- yang disebabkan kurangnya sosialisasi -- dapat diselesaikan secara bijaksana.